|
Written by admin1
|
|
Saturday, 03 December 2011 10:18 |
|
Jakarta (ANTARA News) - Dua pengusaha dituntut masing-masing empat tahun penjara dan denda senilai Rp1 miliar karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan, berupa penggunaan faktur pajak fiktif, ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta, Selasa.
Dedi menjelaskan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak PT. SAH yang dikendalikan oleh pengusaha AW dan ONW, karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif.
"Proses hukum telah dilaksanakan atas kedua pengusaha tersebut dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum," ujarnya.
|
|
Last Updated on Saturday, 03 December 2011 10:24 |
|
Read more...
|
|
|
Written by admin1
|
|
Thursday, 24 November 2011 15:32 |
|
Harian Seputar Indonesia, 24 Nopember 2011 CANBERRA – Rencana penerapan pajak pertambangan sebesar 30% yang disusulkan Pemerintah Australia akhirnya mendapat persetujuan majelis rendah parlemen kemarin. Aturan tersebut akan disahkan senat pada awal 2012.
|
|
Read more...
|
|
Written by admin1
|
|
Thursday, 24 November 2011 15:25 |
|
korantempo.com, 24 Nopember 2011 JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengaku pesimistis sensus pajak nasional terhadap tempat-tempat usaha akan mencapai target. Banyak yang menolak didata oleh petugas sensus," ujar Fuad mengenai perkembangan program sensus pajak kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan. |
|
Read more...
|
|
Written by admin1
|
|
Thursday, 11 August 2011 11:18 |
|
kompas.com, 10 Agustus 2011JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik akan bekerja sama untuk mengadakan Sensus Perpajakan Nasional. Ini dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah dari pajak. |
|
Read more...
|
|
Written by admin1
|
|
Monday, 06 June 2011 14:23 |
JAKARTA. Lama dinanti, janji insentif pajak bagi industri tak kunjung datang. Sekali lagi, lemahnya koordinasi antar instansi menjadi penghambat realisasi janji pemerintah.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by admin1
|
|
Monday, 13 June 2011 08:53 |
Mendorong Produksi Lokal, Pajak Film Asing Naik
metrotvnews.com, 13 Juni 2011 Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan pajak impor film asing dan menurunkan pajak film produksi dalam negeri. Pajak film impor telah diputuskan naik menjadi seratus persen.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan kenaikan pajak impor film asing akan dikenakan seratus persen dari pajak lama. Kenaikan pajak impor film dilakukan untuk melindungi dan mendorong berkembangnya produksi film dalam negeri.
Besaran pasti kenaikan pajak film impor akan segera diumumkan secara resmi. Semua importir film dan pemerintah telah menyepakati besaran pajak film impor. Saat ini tinggal menunggu surat keputusan dari Menteri Keuangan mengenai besaran pajak film impor.
Sebelumnya film impor sempat menjadi masalah karena timbulnya tunggakan pajak dan bea masuk film serta rencana kenaikan pajak. Menteri Keuangan sempat mengultimatum para importir untuk segera membayar tunggakan agar film impor bisa kembali dimainkan di Indonesia. |
|
Written by admin1
|
|
Tuesday, 23 August 2011 08:34 |
|
suaramerdeka.com, 22 Agustus 2011 HARRY Potter and Deathly Hallows, Transformer 3 Dark of The Moon, Kungfu Panda 2 adalah beberapa film box office terbaru Hollywood yang akhirnya bisa ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. |
|
Read more...
|
|
Written by admin1
|
|
Thursday, 11 August 2011 11:15 |
|
Harian Kontan, 11 Agustus 2011 JAKARTA. Perbedaan penghitungan tunggakan pajak antara pemerintah dengan perusahaan migas (kontraktor kontrak kerja sama/KKKS) belum juga menemukan titik temu. Untuk menyelesaikan tunggakan pajak KKKS ini, awalnya pemerintah berniat melakukan renegosiasi perjanjian pajak (tax treaty). |
|
Read more...
|
|
Written by admin1
|
|
Monday, 06 June 2011 13:32 |
|
Harian seputar Indonesia, 6 Juni 2011ANGGOTA Komisi D DPRD Jatim Agus Maimun menilai permasalahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan bukanlah persoalan. |
|
Read more...
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
|
|
Page 1 of 5 |
